Monday, November 26, 2012

UU Minerba Berikan Semangat Jaga Bahan Mentah

UU Minerba Berikan Semangat Jaga Bahan Mentah
Palembang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menilai Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara memberikan semangat untuk menjaga bahan mentah yang dimiliki oleh Indonesia.
"Sejauh ini menurut pandangan saya UU Minerba kita yang baru itu justru memberikan `spirit` agar bahan mentah kita tidak diekspor," kata Hatta usai menghadiri pembukaan Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke-18 di Palembang, Senin.
Menurut Hatta, bahan mentah harus diproses di dalam negeri agar mendapatkan nilai tambah dari seluruh sumber daya alam yang ada.
"Bangsa kita jangan hanya menjadi tukang keruk saja, lalu naikkan ke tongkang naikkan ke kapal. Orang lain yang mendapatkan nilai tambah tapi kita tidak mendapatkan apa-apa," ujar Hatta.
Hatta mengatakan kendati ia mendapatkan banyak kritikan dari luar negeri karena dianggap memproteksi sumber daya alam dalam negeri, hal itu dilakukan untuk kepentingan nasional.
"Walaupun saya dikritik, saya memiliki kepentingan nasional sebagai anak bangsa, Pada 2014 tidak boleh lagi ada ekspor bahan mentah," kata Hatta.

Menanggapi rencana PP Muhammadiyah yang berencana mengajukan judicial review terhadap UU Minerba, Hatta menganggap hal tersebut sesuatu yang wajar terjadi.
"Sebagai negara demokrasi semua orang bisa melakukan judicial review. Nanti MK yang akan melihat apakah UU itu bertentangan dengan konstitusi kita atau tidak," kata Hatta.(rr)

Friday, November 23, 2012

Mahkamah Konstitusi Kembali Ubah Aturan Pertambangan





Mahkamah Konstitusi menyetujui sebagian uji materi yang diajukan oleh sebuah kabupaten di Kalimantan Timur, sebuah keputusan yang akan membuat pemerintah daerah memiliki wewenang lebih besar atas penggunaan lahan untuk pertambangan.

Ini merupakan uji materi keempat terhadap undang-undang pertambangan tahun ini, yang menggambarkan pergulatan yang meningkat akan pendapatan sumber daya alam di Indonesia, yang merupakan eksportir papan atas dunia untuk batubara termal, timah dan bijih nikel.

Uji materi tersebut, yang diajukan oleh Bupati Kutai Timur Isran Noor, akan membuat pemerintah daerah memiliki lebih banyak wewenang dalam memutuskan zonasi wilayah pertambangan, namun tidak akan berdampak besar pada industri, ujar ahli hukum pertambangan.

“Uji materi yang diajukan terhadap UU Pertambangan 2009 tersebut terkait wilayah pertambangan dan kemungkinan besar tidak akan berdampak pada status Izin Usaha Pertambangan yang sudah berlaku,” ujar advokat Bill Sullivan.

Namun keputusan Mahkamah tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai kriteria yang dipakai oleh pemerintah daerah dalam menentukan wilayah pertambangan, ujar Rick Beckmann, konsultan legal asing senior di firma hukum Norton Rose. Ia menambahkan bahwa persoalan pengeluaran ijin pertambangan untuk penanaman modal asing (PMA) dapat menjadi wilayah yang abu-abu.

“Ini memang tidak seperti keputusan mengenai BP Migas, namun pasti akan menimbulkan kebingungan,” ujar Beckmann.

Kemungkinan besar pada bulan-bulan mendatang akan ada lagi uji materi kelima untuk undang-undang pertambangan, menurut para pengacara Muhammadiyah, yang termasuk dalam kelompok yang mengajukan tantangan terhadap BP Migas.

Kutai Timur adalah tempat perusahaan Inggris Churchill Mining yang telah membawa konflik atas ijin pertambangan ke arbitrase internasional. (Reuters/Fergus Jensen)

Thursday, November 15, 2012

Pengusaha Abaikan Larangan Ekspor Mineral Mentah

Pengusaha Abaikan Larangan Ekspor Mineral Mentah  
TEMPO.CO, Jakarta - Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyatakan akan tetap melakukan ekspor mineral dan batu bara tanpa batasan apa pun. Maka, dapat dikatakan hal ini mengabaikan larangan dari pemerintah. Para pengusaha menyatakan hal tersebut menanggapi langkah pemerintah yang berkukuh menggunakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2012.
"Kadin bersama dengan pemerintah kabupaten sepakat untuk tetap melaksanakan ekspor minerba sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Distribusi dan Logistik, Natsir Mansur, seusai menggelar pertemuan dengan pengusaha di Menara Kadin, Rabu, 14 November 2012.
Selain itu, Kadin juga memandang perlunya peraturan baru untuk menanggapi munculnya beragam persoalan yang disebutkan dalam Permen 7, Permen 11, Permen 12, dan Permen 29 serta PMK 75. Dalam pembahasan regulasi baru ini, Kadin dan pengusaha terkait meminta pemerintah untuk melibatkan mereka dalam proses pembuatan regulasi tersebut. "Sudah saatnya bagi pemerintah untuk tidak lagi sewenang-wenang mengeluarkan aturan. Sekali dikeluarkan akibatnya banyak sekali," kata Ketua Komite Tetap Mineral dan Galian Kadin, Riswan Nasution.
Menyoal kuota ekspor nasional, Kadin meminta pemerintah untuk membentuk tim nasional yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kadin, asosiasi terkait serta surveyor independen untuk menghitung kuota ekspor nasional yang sesuai. Setelah kuota ekspor nasional ditetapkan, maka jumlah ini akan langsung diserahkan pada Kementerian Perdagangan untuk direalisasikan.
Kadin juga memandang bahwa sertifikasi Clear and Clean (CnC) tak lagi diperlukan. Jika pun diperlukan, maka sertifikat CnC harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah kabupaten.
Beberapa pengusaha kemungkinan akan mengajukan tuntutan pada pemerintah karena merasa dirugikan dengan implementasi Permen Nomor 7 tersebut. Pekan depan, Kadin dan pengusaha akan menghitung besaran kerugian. "Apabila memungkinkan mengajukan perdata dan setelah menghitung seluruh kerugian," kata Natsir. Sejak Permen 7 Tahun 2012 diberlakukan, pengusaha minerba merasa dirugikan. Mereka mengklaim industri nikel sudah merugi Rp 6 triliun sejak aturan ini berlaku Mei lalu.
Direktur Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dede Indra Suhendra mengatakan pihaknya masih mencari-cari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Permen ESDM No 7 Tahun 2012. Meskipun putusan MA sudah keluar, menurut Dede, putusan itu tidak bisa berlaku seketika, melainkan masih ada tenggang waktu bagi eksportir. "Sebenarnya aneh juga kalau MA keluarkan putusan, sementara UU Pertambangan yang menaungi Permen itu juga sedang menjalani sidang judicial review," katanya.
ANANDA W. TERESIA | BERNADETTE MUNTHE

Monday, November 12, 2012

APBI: Empat Perusahaan Batubara Siap Masuk Bursa

APBI: Empat Perusahaan Batubara Siap Masuk Bursa
Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) memprediksi pada 2013 akan ada empat perusahaan sektor batubara yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).
"Tahun depan akan ada pertumbuhan industri batubara karena faktor lokal dan internasional yang dapat menyerap produksi batu bara," kata Ketua APBI Bob Kamandanu di sela pelantikan pengurus dan penasihat APBI periode 2012-2015 di Jakarta, Senin.
Menurut dia, perkiraan itu ditopang optimisme penggunaan batubara masih akan berlanjut terutama di kawasan Asia yang masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi pesat.
Meski demikian, APBI tetap waspada karena banyaknya produsen batu bara global lainnya yang masuk ke pasar ekspor seperti dari Amerika Serikat, Mozambiq, Kolombia dan Rusia.
"Karena itu Indonesia harus siap menempatkan dirinya sebagai negara produsen yang mengedepankan prinsip dasar seperti praktik pertambangan yang baik, praktik tanggung jawabn sosial perusahaan (CSR) yang baik dan tata kelola perseroan yang bagus sehingga pembeli tidak ragu untuk memilihnya," katanya.
Bob juga menambahkan pada masa jabatannya yang kedua ini, ia akan mempromosikan hal-hal tersebut karena tanpa pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip dasarnya, industri pertambangan batu bara Indonesia tidak akan tetap bertahan.
"Hasilnya sudah dapat dirasakan pada kejadian belakangan ini, yaitu ekspoitasi besar-besaran yang tidak mengindahkan prisip-prinsip dasar," tegasnya.
Ke depan, tambah Bob, pihaknya bersama pemerintah akan mempercepat utilisasi batu bara Indonesia yang sejalan dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Pada kesempatan yang sama, Bob juga berharap jumlah anggota APBI pada 2015 mendatang akan mencapai 150 perusahaan dibanding saat ini sekitar 120 perusahaan.
"Anggota APBI telah berkontribusi sebesar 85 persen dari total produksi nasional," paparnya.
Penambahan anggota, katanya, dilakukan dengan strategi membuka perwakilan di provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Selatan.
"Saat ini perwakilan APBI sudah ada di Kalimantan Timur dan Jambi," tuturnya. (ar)

2013, Harga Batu Bara Diperkirakan US$ 100 Per Ton

2013, Harga Batu Bara Diperkirakan US$ 100 Per Ton   

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Thamrin Sihite, memproyeksikan harga batu bara tahun depan akan mencapai US $ 100 per ton. Sebelumnya, sejak kuartal II 2012, harga batu bara kalori tinggi, (di atas 5.500 kilo kalori) hanya bergerak di level US$ 80 hingga US$ 86 per ton. Angka itu jauh lebih rendah daripada harga rata-rata di tahun lalu yang mencapai US$ 120 per ton.
"Saat ini pun harga mulai naik karena ada permintaan untuk menyambut cuaca musim dingin di beberapa belahan dunia," kata Thamrin di Jakarta, Senin, 12 November 2012.
Saat ini, negara-negara di belahan bumi utara seperti Amerika Serikat, Eropa, Cina, Korea Selatan, dan Jepang memasuki musim dingin. Kebutuhan akan penghangat ruangan akan membuat permintaan batu bara sebagai bakan bakar listrik mereka meningkat. Sementara suplai tetap atau bahkan cenderung menurun, peningkatan permintaan inilah yang diduga akan mengerek harga batu bara.
Tahun depan, menurut Thamrin, harga batu bara akan kembali merangkak naik karena perekonomian negara-negara industri besar macam Amerika Serikat dan beberapa negara lain di Eropa akan mulai pulih dari krisis. "Naiknya permintaan mereka inilah yang akan menaikkan harga batu bara," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, Bob Kamandanu, menyatakan, rendahnya harga batu bara tahun ini di antaranya disebabkan menjamurnya perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) batu bara baru.
Rendahnya harga, menurut Bob, membuat perusahaan tambang batu bara raksasa, seperti PT Adaro Energy Tbk dan PT Kaltim Prima Coal, menurunkan produksinya. "Bahkan, puluhan pemegang IUP batu bara juga sudah sempat menutup tambangnya," ujarnya.
PINGIT ARIA

Thursday, November 1, 2012

KS Percepat Revitalisasi Antisipasi Meningkatnya Permintaan Baja

Jakarta (ANTARA) - PT Krakatau Steel Tbk akan mempercepat revitalisasi Pabrik Baja Slab I yang saat ini prosesnya hampir mendekati 100 persen sebagai antisipasi meningkatnya permintaan baja pada 2013 utamanya dari pasar domestik.
"Revitalisasi Pabrik Baja Slab I saat ini sudah mencapai 96 persen, diperkirakan akan selesai dalam waktu dekat," kata Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk. Irvan Kamal Hakim, Kamis.
Melalui revitalisasi tersebut, Irvan optimistis, produksi baja slab KS dapat ditingkatkan menjadi 2,1 juta ton per tahun, tumbuh 16,7 persen dari sebelumnya. Baja slab tersebut selanjutnya akan diolah lagi menjadi hot strip mill.
Sepanjang sembilan bulan tahun ini, konsumsi baja di Indonesia cenderung meningkat, khususnya di sektor konstruksi, manufaktur dan infrastruktur. Hal itu tercermin pada peningkatan volume penjualan KS pada Q3 2012 tumbuh 16,3 persen (YoY) sebesar 1,7 juta ton. Tren peningkatan tersebut diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir 2012.
Peningkatan penjualan tersebut ditopang oleh peningkatan produksi baja hot roll coil (HRC) KS pada Q3 2012, sebesar 5,2% (YoY) mencapai 1,3 juta ton dengan tingkat utilisasi meningkat 76 persen.
Peningkatan penjualan itu juga mengontribusi pertumbuhan pendapatan perseroan pada kuartal ke-3 2012, yang tumbuh 25,48% menjadi Rp15,88 triliun dari Rp12,65 triliun pada periode sebelumnya.
Namun, mengingat perseroan tengah merevitalisasi pabrik slab, akibatnya kebutuhan slab harus dipenuhi dari pihak luar. Hal itu membuat biaya yang ditanggung perseroan juga meningkat.
Hal itu terlihat pada beban usaha KS, yang meningkat 1,77% menjadi Rp977,61 miliar dari Rp960,6 miliar, sehingga laba usaha tergerus 31,11% menjadi Rp172,07 miliar dari Rp249,79 miliar.
Untuk menyiasati hal tersebut, selain mempercepat revitalisasi pabrik slab, manajemen KS melakukan efisiensi, salah satunya dengan mempercepat pembangunan Pabrik Blast Furnace.
Pabrik yang akan memproduksi baja cair dan slab ini diharapkan bisa selesai lebih cepat dari tenggat waktu yang ditetapkan pada semester kedua 2014.
"Pabrik tersebut dapat menghemat biaya produksi, mengingat teknologinya menggunakan energi batubara. Seiring meningkatnya harga gas, penggunaan batubara jauh lebih efisien," ujar Irvan.
Menurut Sekjen IISIA Edward Pinem, kondisi industri baja nasional saat ini dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya kelangkaan dan mahalnya harga bahan baku serta persaingan dengan baja impor yang membanjiri pasar dalam negeri.
Begitupula industri baja regional, sebagian besar perusahaan baja di Asia juga mengalami penurunan kinerja.
"Kinerja perusahaan baja di Taiwan, Korsel, Jepang, Malaysia dan negara lainnya juga tengah tertekan. Posco saja saat ini tengah mengalami kesulitan, sehingga harus melepas beberapa asetnya," ujar Edward. (tp)