Wednesday, August 27, 2014

ROA Minta Pemda Sigi Tinjau Kembali Perizinan Tambang, Mengapa?


Relawan Orang dan Alam (ROA) meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, meninjau kembali proses  izin usaha pertambangan (IUP) yang ada. “ROA […] ROA Minta Pemda Sigi Tinjau Kembali Perizinan Tambang, Mengapa? was first posted on August 28, 2014 at 2:20 am.Hutan yang berubah jadi lapangan setelah tambang nikel beroperasi. Padahal, Masyarakat Sulteng memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan. Foto: Christopel Paino
Hasil pantauan lapangan ROA, sekitar 20 Desa yang ada di empat kecamatan yaitu Gumbasa, Dolo Selatan, Tanambulawa, dan Dolo Barat masuk dalam peta IUP PT. Super Adi Teknik Indonesia.
Tidak hanya itu,  pemantauan yang telah dilakukan di Desa Sibowi, Kecamatan Tanambulawa, menunjukkan hampir semua warga tidak mengetahui bila desa mereka masuk dalam peta IUP tersebut. Adanya patok dengan cap Badan Pertanahan Nasional (BPN)  di kebun warga juga dilakukan tanpa sosialisasi, sehingga menimbulkan pertanyaan.
Jika merujuk Putusan MK No 32/PUU-VIII/2010 tentang  tahapan konsultasi di masyarakat, yang merupakan hasil  Yudisial Review Pasal 10 huruf b UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, semua ada tahapannya. Sebelum penerbitan IUP, terlebih dahulu dilakukan konsultasi pada masyarakat bahwa wilayah mereka di tetapkan sebagai wilayah pertambangan (WP) sebelum dilakukan pelelangan kepada investor oleh pemerintah daerah. “Namun, diduga hal itu tidak dilakukan,” jelasnya.
Menurut Gifvents, berdasarkan data hasil koordinasi dan supervisi pertambangan dan mineral di Sulteng,  enam  IUP pertambangan tersebut tumpang tindih dengan 64.376 hektar kawasan hutan di Kabupaten Sigi.  Di antaranya adalah hutan konservasi mencapai 20.371 hektar, hutan lindung sekitar 800 hektar, serta hutan produksi dan hutan produksi terbatas seluas 43.205 hektar.
“Jika dilihat dari tingkat kepatuhan pemegang IUP dalam menyampaikan bukti setor iuran tetap dan royalti kepada Ditjen Minerba Tahun 2011-2013, dari enam IUP tersebut hanya satu di 2013 yang melaporkan bukti  setoran,” kata Gifvents.
Enam IUP itu adalah PT. Bangun Konawe Utara Sejahtera (503/0126/ DESDM/2011) dengan eksplorasi emas seluas  9.960 hektar di Kecamatan Kulawi Selatan; dan PT. Eastland Stone (543/0164/ DESDM/2011) dengan eksplorasi galena/timah hitam seluas 10.283 hektar.
Kemudian PT. Graha Persada Indah  (543/0154/ DESDM /2011) dengan eksplorasi emas seluas 2.470 hektar di Kecamatan Marawola, Kecamatan Kinovaro, dan Kecamatan Dolo; PT. Emitraco Bumi Nusantara (543/1522/ DESDM/2010) dengan ekplorasi emas seluas 10.000 hektar di Kecamatan Kulawi; PT. Oceanic Crust (503/0175/ DESDM/2011) dengan eksplorasi emas seluas 15.475 hektar di Kecamatan Kulawi; dan PT. Persada Bahari Aditama (543/0153/ DESDM/2011) dengan eksplorasi emas seluas 8.142 hektar di  Kecamatan Kulawi Selatan.
Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Wednesday, August 6, 2014

Siapa yang Mengawasi Pembangunan Smelter Freeport?


Siapa yang Mengawasi Pembangunan Smelter Freeport?  TEMPO.CO, Jakarta - Dengan dikeluarkannya surat persetujuan ekspor (SPE) oleh Kementerian Perdagangan, PT Freeport telah sepakat dengan salah satu ketentuan pemerintah untuk membangun smelter. Dengan demikian, Freeport seharusnya telah menyerahkan jadwal pembangunan smelter-nya kepada pemerintah agar dapat diawasi. (Baca: Tiga Perusahaan Sudah Setor Deposit Smelter)
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bismar Bakhtiar menyatakan pengawasan pembangunan smelter itu penting dilakukan. Hal ini berkaca dari pengalaman sebelumnya, saat perusahaan tambang ini ingkar janji, dan akhirnya batal membangun smelter karena biaya investasi yang besar.
"Jika mengacu pada Undang-undang Minerba, seharusnya tahun ini sudah ada pembangunan smelter. Tapi kan sampai sekarang belum ada. Makanya, harus diawasi," ujar Bismar saat dihubungi Tempo, Selasa, 5 Agustus 2014. (Baca: Besok, Freeport Ekspor Mineral Lagi)
Persoalannya, jika sudah ada perusahaan pertambangan yang mulai membangun smelter, siapa yang berwenang untuk mengawasi perkembangannya. Sejauh ini, tutur Bismar, kewenangan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hanya sebatas pada sektor hulu pertambangan. "Jadi, belum jelas siapa yang berwenang. Apakah ESDM, Kementerian Perindustrian, atau Kementerian Keuangan," ujar Bismar.
Menurut Bismar, kerancuan ini terjadi karena smelter saat ini masih menjadi sesuatu yang baru di Indonesia. Jumlah smelter di Indonesia saat ini masih bisa dihitung dengan jari. (Baca: Izin Ekspor Freeport Sudah Terbit)
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan pemerintah dan Freeport telah mencapai kesepakatan dengan ditandai penandatanganan memorandum of understanding (MoU). Dengan ditandatanginya MoU ini, Freeport sudah boleh ekspor karena sudah berkomitmen membangu smelter.
AMIR TEJO

Friday, June 13, 2014

CT: Kayaknya Indonesia Tergantung Freeport Banget ?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tandjung menilai negara tidak perlu tergantung dengan kekayaan yang dihasilkan dari PT Freeport Indonesia. Meski perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu belum setor deviden dua tahun ke Indonesia, menurut Chairul masih banyak cara meningkatkan pemasukan anggaran negara.
"Kayaknya Indonesia tergantung Freeport banget?" ujar Chairul di kantor Kementerian Perdagangan.
Menurut Chairul, Freeport telah memberikan niat baik untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah membuat perjanjian dengan Kejaksaan Agung agar ada landasan hukum.
"Perjanjian MoU melibatkan Kejaksaan Agung maka terjadi kepastian hukum," ungkap Chairul.
Mengenai rencana Freeport ingin melakukan keterbukaan saham melalui skema Initial Public Offering (IPO), Chairul menegaskan kepemilikan saham mayoritas Freeport diberikan kepada perusahaan BUMN. Jika perusahaan BUMN tak mau mengurusi hal itu, maka saham mayoritas Freeport nantinya akan dipegang oleh pengusaha nasional.
"Kalau nggak diambil BUMN harus diambil pegusaha orang Indonesia," jelas Chairul.

Monday, June 9, 2014

Jika Antam Ogah Kerjasama Freeport Bangun Smelter Sendiri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (FI) rencananya akan menggandeng perusahaan BUMN PT Aneka Tambang  Tbk (Antam) dalam membangun pabrik pengolahan dan pemurnian barang tambang mineral. Namun jika Antam tidak ingin bekerjasama, Freeport akan membangun smelter sendirian.

"Kalau nggak ada temennya, ya sendiri," ujar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto, Rabu (28/5/2014).

PT Freeport Indonesia saat ini masih berkonsolidasi pembangunan smelter dengan ANTAM. Rencananya Freeport akan mengambil saham smelter lebih banyak dari Antam.

"Kalau kerjasama ya mayoritas Freeport lah. Tapi masih dibicarakan," ungkap Rozik.

Sebelumnya diberitakan tribunnews.com, PT Freeport Indonesia menegaskan akan membangun smelter pada kuartal II tahun 2014. Rencananya lokasi yang akan dipilih Freeport berada di Gresik, Jawa Timur.

"Yang pasti pada kuartal II tahun ini," kata Rozik.

Kontrak Freeport Diperpanjang, Menteri Perindustrian Bungkam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (Freeport) mendapat perpanjangan kontrak karya dari pemerintah. Hal tersebut terkait poin renegosiasi royalti kepada pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian MS Hidayat enggan 'bernyanyi' mengenai perpanjangan kontrak yang diberikan oleh Freeport. Pasalnya hal itu sudah masuk dalam keputusan rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian.
"Saya no comment soal dia (Freeport) dapat perpanjangan," ujar Hidayat di Komisi VI DPR, Senin (9/6/2014).
Alasan Freeport memaksa butuh perpanjangan kontrak dari pemerintah, karena perusahaan tambang amerika itu akan investasi 2,5 miliar dollar AS bangun pabrik pengolahan bahan mineral atau dikenal smelter.
Selain itu Freeport juga akan membangun tambang bawa tanah mencapai 15 miliar dollar AS. "Dengan pakai asumsi tersebut perusahaan itu memang minta kepastian perpanjangan," ungkap Hidayat.
Kontrak Karya (KK) Freeport direncanakan berakhir di 2021. Namun ada isu yang mengatakan pihak Kementerian ESDM akan memberikan perpanjangan kontrak kepada Freeport hingga tahun 2041.

Jika Antam Ogah Kerjasama Freeport Bangun Smelter Sendiri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (FI) rencananya akan menggandeng perusahaan BUMN PT Aneka Tambang  Tbk (Antam) dalam membangun pabrik pengolahan dan pemurnian barang tambang mineral. Namun jika Antam tidak ingin bekerjasama, Freeport akan membangun smelter sendirian.

"Kalau nggak ada temennya, ya sendiri," ujar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto, Rabu (28/5/2014).

PT Freeport Indonesia saat ini masih berkonsolidasi pembangunan smelter dengan ANTAM. Rencananya Freeport akan mengambil saham smelter lebih banyak dari Antam.

"Kalau kerjasama ya mayoritas Freeport lah. Tapi masih dibicarakan," ungkap Rozik.

Sebelumnya diberitakan tribunnews.com, PT Freeport Indonesia menegaskan akan membangun smelter pada kuartal II tahun 2014. Rencananya lokasi yang akan dipilih Freeport berada di Gresik, Jawa Timur.

"Yang pasti pada kuartal II tahun ini," kata Rozik.

Thursday, June 5, 2014

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dengan besar hati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menerima perumahan sementara 3.200 operator tambang PT Newmont Nusa Tenggara.
"Ya kita bisa menerima (keputusan perumahan)," kata dia ditemui di gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/6/2014).
Namun, pemerintah segera akan menyikapi masalah tersebut dengan mendesak PT NNT membereskan soal komitmen pembangunan smelter. Dia berharap soal itu, dapat diselesaikan dalam satu pekan ini.
"Kalau tidak dapat terus produksi, kan kasihan mereka. Pekerja itu warga kita juga. Makanya saya ingin cepat-cepet beres urusannya. Sehingga ini bisa beroperasi lagi. Biar cepet maka cepet bikin smelternya," kata dia lagi.
Jero memastikan, keputusan yang diambil dimaksudkan agar negara diuntungkan, namun tidak melanggar Undang-undang Minerba, soal pelarangan ekspor mineal mentah.
Dalam keterangan resmi, Direktur Utama PT NNT Martiono Hadianto mengatakan, manajemen mulai besok Jumat (6/6/2014) merumahkan 80 persen dari 4.000 pekerja tambang di Batu Hijau.
Seiring dengan perumahan itu, 3.200 operator tambang juga tidak mendapat insentif, namun tetap mendapat gaji pokok.