Sunday, April 13, 2014

Tekanan Mitsubishi bikin Jepang niat gugat Indonesia di WTO


Tekanan Mitsubishi bikin Jepang niat gugat Indonesia di WTOMERDEKA.COM. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membeberkan alasan pemerintah Jepang menggugat aturan larangan ekspor mineral mentah Indonesia di organisasi dagang dunia (WTO). Menurutnya, pemerintah negeri Matahari Terbit itu mendapatkan tekanan dari Mitsubishi, salah satu produsen otomotif terbesar disana.
"Ini Mitsubishi tiap hari datang ke kantor pemerintah Jepang jam 9 pagi. Dibayar anak buahnya 1 untuk mengetuk pemerintah Jepang bagaimana nasib 4.000 karyawan dia (Mitsubishi). Ini dilakukan setiap hari, di manapun dan kapanpun," kata Lutfi saat diskusi media di Puncak, Jawa Barat, Sabtu (12/4).
Produksi otomotif Mitsubishi tergantung kepada pasokan nikel Indonesia, sebagai bahan baku utama. Data Kementerian Keuangan Jepang mencatat, impor bijih nikel pada 2011 mencapai 3,65 juta ton. Dimana, sekitar 53 persen atau 1,95 juta ton bijih nikel berasal dari Indonesia.
"Sehingga pemerintah Jepang tidak bisa menahan. Kita tentunya ingin mesti ada notifikasi dulu ke Jepang. Jadi kira-kira Jepang menuju ke sana (WTO)."
Padahal, menurut Lutfi, Jepang tidak ingin membawa masalah itu ke WTO. "Pengalaman saya (duta besar) di Tokyo selama 3,5 tahun, Jepang ingin menyelesaikan dengan baik-baik."

Tuesday, April 1, 2014

Kewajiban uang jaminan smelter tak jelas nasibnya


Kewajiban uang jaminan smelter tak jelas nasibnyaMERDEKA.COM. Penerapan UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara masih saja menimbulkan masalah. Masalah ini muncul dari wacana pemerintah yang akan meminta uang jaminan sebesar 5 persen dari total investasi pembangunan smelter perusahaan tambang.
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan penarikan uang jaminan 5 persen tersebut baru wacana dan belum masuk dalam UU. Belum diimplementasikan, kini muncul lagi wacana uang jaminan tak perlu diterapkan karena dinilai memberatkan pengusaha tambang.
"Sebetulnya itu (jaminan 5 persen) adalah wacana di kalangan menteri terkait, ketika kita ingin memastikan bahwa investasi itu bisa berjalan, yang diminta adalah kepastian, yaitu berupa jaminan. Lalu kenapa ditetapkan angka 5 persen, karena 5 persen adalah angka yang biasa diberikan jaminan bagi para kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan, itu semacam referensi saja. Dan itu belum ditetapkan sebagai keputusan," ucap Hidayat di kantornya, Rabu (26/3).
Hidayat membenarkan saat ini muncul wacana tidak akan diterapkan uang jaminan tersebut. Namu, Hidayat menyebut ini bukan kelonggaran karena memang belum diterapkan sebelumnya.
"Orang belum ditetapkan kok, itu kan baru wacana, bukan peraturan resmi. Waktu itu kita berpikir bagaimana memastikan bahwa dia mempunyai kesiapan dana untuk investasi," tegasnya.
Hidayat juga membantah adanya wacana ini pemerintah kembali mundur dan takut melawan industri tambang yang keberatan ekspor mentah mereka dilarang. "Orang belum maju kok, kalau dicabut itu baru namanya mundur selangkah, orang belum maju kok."
Menurut Hidayat, jika benar nanti rencana uang jaminan 5 persen ini tidak jadi diterapkan maka Kementerian ESDM dan lainnya harus mencari cara lain agar mendapat kepastian.
"Pokoknya harus ada kepastian yang membuat kami yakin, ini kan masalah keyakinan. Sebab pengalaman 2009 ketika ditetapkan untuk membangun, kemudian 5 tahun belum juga dibangun," tutupnya.

Tuesday, March 25, 2014

Hatta tak yakin Freeport sengaja tunggak bayar dividen 2 tahun

Hatta tak yakin Freeport sengaja tunggak bayar dividen 2 tahun
MERDEKA.COM. Perusahaan tambang berinduk ke Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia, tersandung masalah terkait bagi hasil atas kepemilikan saham pemerintah sebesar 10 persen. Selama dua tahun terakhir, tambang tembaga dan emas di Papua itu belum menyetorkan dividen ke kas negara.q
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa memastikan bakal meminta anak buahnya menagih kewajiban itu. Cuma dia mengaku belum mendapat informasi bila Freeport ternyata belum memenuhi kewajiban setoran dividen.
"Itu sudah kewajiban Freeport, kalau dividen kita tidak dibagikan wajib kita minta," ujarnya selepas menghadiri acara Muslimat NU di Jakarta, Selasa (25/3) malam.
Untuk sementara, Hatta menduga belum disetorkannya dividen ini masalah administrasi. Soalnya tambang terbesar di Tanah Air itu produksinya relatif berjalan normal. "Kok saya tidak yakin untuk perusahaan sekelas Freeport disengaja, mungkin soal administratif," cetusnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan dengan menunggak dividen selama dua tahun terakhir, Freeport telah melanggar kewajiban ke Indonesia. Harus ada langkah tegas agar Freeport memenuhi kewajiban itu.
"Memang haknya pemerintah untuk mendapatkan dividen," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Harya Adityawarman.
Menteri BUMN Dahlan Iskan geram dengan tingkah PT Freeport Indonesia yang sudah dua tahun terakhir tidak menyetor ke Indonesia dalam bentuk dividen. Aksi bandel perusahaan tambang emas yang berafiliasi ke Amerika Serikat tersebut membikin target dividen dari Kementeriannya tahun lalu tidak sesuai target.
Menurut Dahlan, tidak adanya setoran dari Freeport jelas mengurangi pendapatan negara. Dahlan berjanji akan segera akan menagih tunggakan perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu.
"Ya ditagih, harus ditagih. Dan ini betul mengurangi pendapatan negara," ucap Dahlan di Klender, Jakarta, kemarin.
Seharusnya Freeport memberikan dividen sebesar Rp 1,5 triliun setiap tahun. "Tapi dua tahun lalu sudah berhenti," kata Wakil Menteri BUMN Muhammad Yasin.
Sesuai Kontrak Karya antara Indonesia dan Freeport, kepemilikan saham pemerintah pusat hanya sebesar 9,36 persen dan selebihnya milik investor Amerika Freeport- McMoran Copper & Gold. Porsi saham pemerintah berpeluang naik, selepas terbit Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2013 mengenai renegosiasi Kontrak Karya.
Seusai beberapa kali pertemuan yang alot, awal bulan ini Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik Soetjipto mengaku berniat meningkatkan saham Indonesia di tambang Grasberg, Tembagapura, Papua. Diupayakan saham pemerintah pusat naik menjadi 20 persen selambat-lambatnya pada 2021 melalui skema divestasi. Itu ditambah penaikan royalti untuk beberapa komoditas, semisal emas dari 1 persen menjadi 3,75 persen.
Akan tetapi, Menteri ESDM Jero Wacik memastikan Freeport belum juga bersedia merealisasikan janji itu. Alasannya, mereka dulu menjalin kerja sama dalam format Kontrak Karya yang tak bisa diubah-ubah seenaknya oleh pemerintah. Ada kemungkinan renegosiasi dengan Freeport baru tuntas selepas pemilihan umum tahun ini.
"Mereka merasa KK-nya kuat. Jadi, ada tarik ulur," kata Wacik.

Monday, February 24, 2014

Bangun smelter butuh USD 2,2 miliar, Freeport sebut kemahalan

Bangun smelter butuh USD 2,2 miliar, Freeport sebut kemahalan
Aktivitas tambang tembaga. (c) afp

Merdeka.com - PT Freeport Indonesia berencana akan membangun pusat pengolahan konsentrat tembaga di dalam negeri. Untuk menjalankan pembangunan tersebut, setidaknya Freeport harus mengeluarkan total investasi miliar Dolar Amerika.
"Studi awal butuh USD 2,2 miliar," ujar Presiden Direktur Freeport Rozik B Sutjipto di Gedung Antam, Jakarta, Senin (10/2).
Rozik mengatakan, angka tersebut didapat dari studi awal yang sudah dijalankan oleh Hex Engineering selaku mitra Freeport. Namun demikian, angka tersebut masih terlalu besar.
Atas hal itu, terang Rozik, pihaknya kemudian memutuskan untuk menggandeng PT Aneka Tambang (Antam). Menurut dia, BUMN itu memiliki pengalaman dalam membuat smelter dengan biaya lebih murah.
"Antam pengalamannya banyak, itu yang membuat proyek lebih murah," terang Rozik.
Lebih lanjut, Rozik berharap dapat mendapatkan angka pasti dari studi kelayakan yang dijalankan Antam. "Dari pengalaman Antam di Indonesia, harapannya kita bisa mendapat angka yang lebih konkret. Tapi yang jelas Freeport akan ikut dalam pembiayaannya," pungkas dia.

Thursday, February 6, 2014

Pelarangan Ekspor Mineral, Neraca Perdagangan Aman

TEMPO.CO, Jakarta - Pelarangan ekspor mineral mentah diperkirakan bakal mengurangi tekanan pada neraca perdagangan dan penerimaan negara. Sebab, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian pada kenyataannya masih membolehkan ekspor untuk mineral yang sudah diolah.

"Sebelumnya kan dibilang, kalau kebijakan ini diberlakukan, penerimaan bisa hilang US$ 5 miliar dan dampak trade balance-nya juga US$ 5 miliar kalau ekspornya sama sekali dilarang. Dengan Permen dan PP yang baru, efeknya jauh lebih rendah dari itu," ujar Menteri Keuangan Chatib Basri di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2014. (Baca juga: November, Perdagangan Surplus US$ 776,8 Juta )

Apalagi dengan pengenaan bea keluar untuk ekspor mineral olahan, potensi kehilangan pendapatan tersebut justru bisa tergantikan dengan tambahan mencapai US$ 9 miliar pada 2016. "Pengusaha boleh mengekspor produk olahannya, namun dengan kebijakan pengenaan pajak progresif hingga dua sampai tiga tahun ke depan, jadi tambah besar setiap tahun," ujarnya.

Pemerintah akan mengenakan bea keluar mineral mentah secara bertahap sampai maksimal 60 persen pada 2017 kepada perusahaan tambang yang sudah memenuhi batas minimum pengolahan hasil tambangnya di dalam negeri. (Baca juga : Peraturan Bea Keluar Progresif Turunkan Defisit)

Kebijakan bea keluar mineral itu merupakan tindak lanjut dari larangan ekspor bahan mentah mineral yang berlaku mulai 12 Januari 2014. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, seluruh perusahaan tambang harus melakukan pengolahan dan pemurnian (smelter) hasil tambang di dalam negeri.

Chatib mengklaim Indonesia bisa surplus perdagangan di sektor pertambangan pada tahun ketiga pengenaan bea keluar sebesar US$ 1 triliun. Sebab, meskipun Indonesia masih mengimpor barang modal untuk pembangunan smelter dan bahan penolong, nilainya diperkirakan hanya sekitar US$ 8 miliar. "Itu yang saya maksud hanya memukul kita dalam jangka pendek di 2014," ujarnya. (Baca juga : Cadangan Devisa Naik Menjadi US$ 99,4 Miliar)

Selain itu, pemerintah punya kesempatan menghemat anggaran untuk mengimbangi menyusutnya ekspor mineral, yakni dari kewajiban peningkatan penyerapan biodisel. Dengan mandatory ini, artinya negara akan mengurangi anggaran untuk mengimpor solar.

Kemarin, Direktur Bioenergi Kementerian Energi menargetkan penyerapan biodiesel pada 2014 mencapai 4 juta kiloliter. Dari target tersebut, pemerintah mengklaim bisa menghemat anggaran mencapai US$ 5 miliar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sepanjang Januari hingga Oktober 2013, ekspor mineral mentah mencapai US$ 5 miliar dari total ekspor sektor tambang sebesar US$ 25,22 miliar. Pengapalan mineral mentah itu terdiri atas bijih tembaga 40 persen, nikel 28 persen, aluminium 22 persen, dan bijih besi 7 persen. Pendapatan tersebut secara kumulatif bisa mencapai US$ 6 miliar pada akhir 2013.

AYU PRIMA SANDI

Pengusaha harus Beri Jaminan Uang Pembangunan Smelter

Jakarta (Antara) - Pengusaha harus memberikan jaminan kesungguhan pembangunan smelter berupa uang sebesar lima persen dari nilai investasi perusahaan sebagai salah satu syarat mendapatkan surat rekomendasi ekspor konsentrat dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. 
"Itu tambahan persyaratan untuk dapat surat rekomendasi ekspor. Pengusaha harus menunjukkan kesungguhannya. Lima persen itu dari nilai investasi, berapa capital expenditure dia lalu kita kalikan dengan lima persen itu," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R. Sukhyar di Jakarta, Kamis.
Ia menyampaikan hal itu usai menghadiri acara "Koordinasi dan Sosialisasi Mineral dan Batubara terkait Nilai Tambah Mineral dan Penataan Pertambangan untuk Kesejahteraan Rakyat". 
Sukhyar menjelaskan lima persen dari nilai investasi tersebut akan disimpan di sebuah bank nasional.
"Kita lagi memformulasikan jaminan kesungguhan. Itu pengikat bahwa mereka serius membangun smelter. Nanti akan dilihat kemajuannya dan akan dikembalikan lagi (uangnya)," jelas Sukhyar.
Menurut Sukhyar aturan tersebut akan ditambahkan dalam lampiran baru Permen ESDM No 1 tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri yang akan terbit pada pekan ini.
"Aturan di Permen itu nanti akan ada lembaran baru. Itu jaminan lima persen sebagai requirement tambahan untuk dapat rekomendasi ekspor. Permennya minggu ini terbit," ujar Sukhyar. 
Berdasarkan Permen ESDM No 1 tahun 2014 telah ditetapkan syarat bahwa untuk kegiatan ekspor mineral dengan kadar tertentu harus melalui rekomendasi dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang akan menjadi dasar untuk mendapatkan Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri Perdagangan. 
Untuk mengajukan surat rekomendasi eskpor ini ada ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya seperti ada perencanaan (roadmap) perusahaan untuk membangun smelter, cadangan yang dimiliki perusahaan, jumlah kapasitas pemurnian ke depan.
Selain itu, apabila perusahaan tersebut tidak membangun smelter sendiri maka dengan siapa dia bekerja sama serta kesepakatan bisnis antara penghasil konsentrat dengan pemurnian. 
"Itu semua harus disampaikan pada kami, baru nanti kita keluarkan surat rekomendasinya," kata Sukhyar.(rr)

DPR Dukung Penerapan Bea Keluar Konsentrat Mineral

Jakarta (Antara) - Komisi VII DPR mendukung secara penuh kebijakan pemerintah yang menerapkan bea keluar produk konsentrat mineral secara progresif sebesar 20-60 persen pada periode 2014-2016.
Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto di Jakarta, Kamis mengatakan, penerapan bea keluar (BK) tersebut memberikan dampak positif bagi kepentingan nasional.
"Pemerintah jangan kalah dengan kepentingan golongan yang hanya segelintir pengusaha," ucapnya.
Menurut politisi Partai Golkar itu, keputusan BK yang sudah diambil pemerintah tidak boleh berubah setelah lobi "Chief Executive Officer" (CEO) Freeport McMoran Copper & Gold Inc Richard C Adkerson ke sejumlah menteri.
Dito juga mengatakan, DPR akan mendukung pemerintah sepenuhnya jika mesti menghadapi tuntutan hukum atas penerapan BK tersebut.
Baik UUD, UU, maupun PP, lanjutnya, merupakan landasan hukum yang kuat bagi penerapan BK.
"Saya yakin pemerintah pasti menang kalau menghadapi mereka dalam arbitrase," tandasnya.
Pengamat energi ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto juga meminta pemerintah konsisten menerapkan BK karena merupakan instrumen efektif memaksa perusahaan untuk mempercepat pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter).
"Pembangunan smelter merupakan kewajiban. Jadi, jangan ditunda-tunda lagi," ucapnya, menegaskan.
Sedang, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana meminta pemerintah tak takut jika PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara mengajukan arbitrase atas pengenaan BK konsentrat mineral.
"Pemerintah memiliki posisi hukum yang kuat," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Syahrir AB meminta pemerintah meninjau penerapan BK progresif tersebut, karena tidak realistis.
Peraturan Menteri Keuangan No 6/PMK.011/2014 memutuskan, BK diterapkan secara progresif antara 20-60 persen mulai 2014 hingga 2016.
Untuk konsentrat tembaga, BK dikenakan 25 persen pada 2014, meningkat menjadi 35 persen semester pertama 2015, 40 persen semester kedua 2015, 50 persen semester pertama 2016, dan 60 persen semester kedua 2016.
Di luar tembaga yakni konsentrat besi, mangan, timbal, seng, besi ilmenit, dan titanium, BK dikenakan 20 persen pada 2014, 30 persen semester pertama 2015, 40 persen semester kedua 2015, 50 persen semester pertama 2016, dan 60 persen semester kedua 2016.
Saat ini, terdapat 66 unit "smelter" yang akan dibangun.
Dari 66 itu, 16 "smelter" sudah mencapai progres 6-10 persen atau masuk tahap analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan 15 unit tahap peletakan batu pertama (ground breaking) atau mencapai antara 11-30 persen.
Selanjutnya, sebanyak 10 "smelter" mencapai progres 31-50 persen atau memasuki tahap pertengahan konstruksi, dan 25 unit tahap akhir konstruksi (51-100 persen).
Di luar itu, 112 "smelter" sedang dalam tahap studi kelayakan.(tp)