Wednesday, August 6, 2014

Siapa yang Mengawasi Pembangunan Smelter Freeport?


Siapa yang Mengawasi Pembangunan Smelter Freeport?  TEMPO.CO, Jakarta - Dengan dikeluarkannya surat persetujuan ekspor (SPE) oleh Kementerian Perdagangan, PT Freeport telah sepakat dengan salah satu ketentuan pemerintah untuk membangun smelter. Dengan demikian, Freeport seharusnya telah menyerahkan jadwal pembangunan smelter-nya kepada pemerintah agar dapat diawasi. (Baca: Tiga Perusahaan Sudah Setor Deposit Smelter)
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bismar Bakhtiar menyatakan pengawasan pembangunan smelter itu penting dilakukan. Hal ini berkaca dari pengalaman sebelumnya, saat perusahaan tambang ini ingkar janji, dan akhirnya batal membangun smelter karena biaya investasi yang besar.
"Jika mengacu pada Undang-undang Minerba, seharusnya tahun ini sudah ada pembangunan smelter. Tapi kan sampai sekarang belum ada. Makanya, harus diawasi," ujar Bismar saat dihubungi Tempo, Selasa, 5 Agustus 2014. (Baca: Besok, Freeport Ekspor Mineral Lagi)
Persoalannya, jika sudah ada perusahaan pertambangan yang mulai membangun smelter, siapa yang berwenang untuk mengawasi perkembangannya. Sejauh ini, tutur Bismar, kewenangan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hanya sebatas pada sektor hulu pertambangan. "Jadi, belum jelas siapa yang berwenang. Apakah ESDM, Kementerian Perindustrian, atau Kementerian Keuangan," ujar Bismar.
Menurut Bismar, kerancuan ini terjadi karena smelter saat ini masih menjadi sesuatu yang baru di Indonesia. Jumlah smelter di Indonesia saat ini masih bisa dihitung dengan jari. (Baca: Izin Ekspor Freeport Sudah Terbit)
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan pemerintah dan Freeport telah mencapai kesepakatan dengan ditandai penandatanganan memorandum of understanding (MoU). Dengan ditandatanginya MoU ini, Freeport sudah boleh ekspor karena sudah berkomitmen membangu smelter.
AMIR TEJO

Friday, June 13, 2014

CT: Kayaknya Indonesia Tergantung Freeport Banget ?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tandjung menilai negara tidak perlu tergantung dengan kekayaan yang dihasilkan dari PT Freeport Indonesia. Meski perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu belum setor deviden dua tahun ke Indonesia, menurut Chairul masih banyak cara meningkatkan pemasukan anggaran negara.
"Kayaknya Indonesia tergantung Freeport banget?" ujar Chairul di kantor Kementerian Perdagangan.
Menurut Chairul, Freeport telah memberikan niat baik untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah membuat perjanjian dengan Kejaksaan Agung agar ada landasan hukum.
"Perjanjian MoU melibatkan Kejaksaan Agung maka terjadi kepastian hukum," ungkap Chairul.
Mengenai rencana Freeport ingin melakukan keterbukaan saham melalui skema Initial Public Offering (IPO), Chairul menegaskan kepemilikan saham mayoritas Freeport diberikan kepada perusahaan BUMN. Jika perusahaan BUMN tak mau mengurusi hal itu, maka saham mayoritas Freeport nantinya akan dipegang oleh pengusaha nasional.
"Kalau nggak diambil BUMN harus diambil pegusaha orang Indonesia," jelas Chairul.

Monday, June 9, 2014

Jika Antam Ogah Kerjasama Freeport Bangun Smelter Sendiri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (FI) rencananya akan menggandeng perusahaan BUMN PT Aneka Tambang  Tbk (Antam) dalam membangun pabrik pengolahan dan pemurnian barang tambang mineral. Namun jika Antam tidak ingin bekerjasama, Freeport akan membangun smelter sendirian.

"Kalau nggak ada temennya, ya sendiri," ujar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto, Rabu (28/5/2014).

PT Freeport Indonesia saat ini masih berkonsolidasi pembangunan smelter dengan ANTAM. Rencananya Freeport akan mengambil saham smelter lebih banyak dari Antam.

"Kalau kerjasama ya mayoritas Freeport lah. Tapi masih dibicarakan," ungkap Rozik.

Sebelumnya diberitakan tribunnews.com, PT Freeport Indonesia menegaskan akan membangun smelter pada kuartal II tahun 2014. Rencananya lokasi yang akan dipilih Freeport berada di Gresik, Jawa Timur.

"Yang pasti pada kuartal II tahun ini," kata Rozik.

Kontrak Freeport Diperpanjang, Menteri Perindustrian Bungkam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (Freeport) mendapat perpanjangan kontrak karya dari pemerintah. Hal tersebut terkait poin renegosiasi royalti kepada pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian MS Hidayat enggan 'bernyanyi' mengenai perpanjangan kontrak yang diberikan oleh Freeport. Pasalnya hal itu sudah masuk dalam keputusan rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian.
"Saya no comment soal dia (Freeport) dapat perpanjangan," ujar Hidayat di Komisi VI DPR, Senin (9/6/2014).
Alasan Freeport memaksa butuh perpanjangan kontrak dari pemerintah, karena perusahaan tambang amerika itu akan investasi 2,5 miliar dollar AS bangun pabrik pengolahan bahan mineral atau dikenal smelter.
Selain itu Freeport juga akan membangun tambang bawa tanah mencapai 15 miliar dollar AS. "Dengan pakai asumsi tersebut perusahaan itu memang minta kepastian perpanjangan," ungkap Hidayat.
Kontrak Karya (KK) Freeport direncanakan berakhir di 2021. Namun ada isu yang mengatakan pihak Kementerian ESDM akan memberikan perpanjangan kontrak kepada Freeport hingga tahun 2041.

Jika Antam Ogah Kerjasama Freeport Bangun Smelter Sendiri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (FI) rencananya akan menggandeng perusahaan BUMN PT Aneka Tambang  Tbk (Antam) dalam membangun pabrik pengolahan dan pemurnian barang tambang mineral. Namun jika Antam tidak ingin bekerjasama, Freeport akan membangun smelter sendirian.

"Kalau nggak ada temennya, ya sendiri," ujar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto, Rabu (28/5/2014).

PT Freeport Indonesia saat ini masih berkonsolidasi pembangunan smelter dengan ANTAM. Rencananya Freeport akan mengambil saham smelter lebih banyak dari Antam.

"Kalau kerjasama ya mayoritas Freeport lah. Tapi masih dibicarakan," ungkap Rozik.

Sebelumnya diberitakan tribunnews.com, PT Freeport Indonesia menegaskan akan membangun smelter pada kuartal II tahun 2014. Rencananya lokasi yang akan dipilih Freeport berada di Gresik, Jawa Timur.

"Yang pasti pada kuartal II tahun ini," kata Rozik.

Thursday, June 5, 2014

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dengan besar hati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menerima perumahan sementara 3.200 operator tambang PT Newmont Nusa Tenggara.
"Ya kita bisa menerima (keputusan perumahan)," kata dia ditemui di gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/6/2014).
Namun, pemerintah segera akan menyikapi masalah tersebut dengan mendesak PT NNT membereskan soal komitmen pembangunan smelter. Dia berharap soal itu, dapat diselesaikan dalam satu pekan ini.
"Kalau tidak dapat terus produksi, kan kasihan mereka. Pekerja itu warga kita juga. Makanya saya ingin cepat-cepet beres urusannya. Sehingga ini bisa beroperasi lagi. Biar cepet maka cepet bikin smelternya," kata dia lagi.
Jero memastikan, keputusan yang diambil dimaksudkan agar negara diuntungkan, namun tidak melanggar Undang-undang Minerba, soal pelarangan ekspor mineal mentah.
Dalam keterangan resmi, Direktur Utama PT NNT Martiono Hadianto mengatakan, manajemen mulai besok Jumat (6/6/2014) merumahkan 80 persen dari 4.000 pekerja tambang di Batu Hijau.
Seiring dengan perumahan itu, 3.200 operator tambang juga tidak mendapat insentif, namun tetap mendapat gaji pokok.

Monday, June 2, 2014

ESDM: Sebelum Akhir Tahun, Renegosiasi Kontrak Freeport Sudah Selesai

Rista Rama Dhany - detikfinance
Nusa Dua -Proses renegosiasi kontrak karya antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia saat ini sudah tidak ada masalah lagi. Diharapkan perusahaan Amerika Serikat tersebut dapat menyelesaikan proses renegosiasi kontrak tahun ini.

"Renegosiasi kontrak dengan Freeport sudah tidak ada masalah lagi, jadi kami harapkan proses renegosiasi bisa selesai sebelum akhir tahun dan memang harus selesai semua," ucap Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM R Sukhyar, ditemui di Coaltrans Conferences, Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Bali, Senin (2/6/2014).

Sukhyar mengungkapkan, ada 6 poin renegosiasi kontrak yang diminta pemerintah, mulai dari naiknya royalti atau penerimaan negara, penyempitan luas wilayah, perpanjangan kontrak, divestasi saham, kewajiban pengelolahan dan pemurnian dalam negeri dan penggunaan tenaga kerja lokal, serta barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

"Harusnya bosnya Freeport (Richard C. Adkerson) datang minggu ini untuk membahas tahapan renegosiasi, dan smelter, sehingga prosesnya akan lebih cepat selesai," katanya.

Terkait pembangunan smelter, Freeport sudah memastikan serius membangun smelter salah satunya dengan memberikan uang jaminan di bank.

"Uang jaminannya US$ 155 juta dari Freeport dan patungan dengan Newmont US$ 25 juta, kalau tidak serius bangun uangnya jadi milik pemerintah Indonesia dan masuk sebagai penerimaan negara, kompensasinya mereka minta bea keluar ekspor konsentratnya lebih kecil tidak 20%," tutupnya.

(rrd/dnl)